Profil

RENCANA AKSI DINAS SOSIAL TAHUN 2024

LOGO KOTA MEDAN.png blue-background-clipart-1392210818CaU.jpg


 
DOKUMEN RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL KOTA MEDAN  
TAHUN 2024




 
JL. PINANG BARIS/ TB SIMATUPANG
NO. 114 B MEDAN


 
 
KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Aksi Kinerja  Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 1 (satu) Tahun yang memuat uraian dan indikator kinerja tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan , formulasi, target kinerja, anggaran, target pelaksaaan per triwulan dan penanggungjawab pelaksanaan untuk memberikan panduan dan pedoman dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Medan.
Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Medan terhadapat penyelenggaraan SAKIP.
Demikian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memeberikan dampak yang lebih baik khususnya terhadap kualitas pelayanan public yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Medan pada umumnya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN



KHOIRUDDIN, S. Sos SE. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701117 199007 1 001
 
 
 
 
BAB I
PENDAHULUAN
 
  1. LATAR BELAKANG
Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kota Medan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Medan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sehingga Kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan.
Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Medan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

 
  1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rangan Awal RKPD
  2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
  3. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
  4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.
 
  1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
 
Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 01 Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas, tugas pokok Dinas Sosial Kota Medan  dan  Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Kepala Dinas berkewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan bidang sosial sehingga fungsi Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :
  1. Merumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  2. Melaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  3. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
  4. Melaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. Melaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  6. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya
  7. Melaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  8. Melaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  9. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susuan, Organisasi, Tugas dan Fungs, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan , Tugas dan Fungsi  bagian keenam pasal 27 :
1. Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
2.  Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3.  Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
4. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  4. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan PerundangUndangan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan  Organisasi (Pasal 28)
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Medan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022, terdiri dari :
1.  Kepala Dinas
Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Sosial.
2.  Sekretaris
Sekretaris merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud Sekretaris membawahkan :
1. Sub Bagian Umum
2. Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
3.  Jabatan Fungsional; dan
4.  Jabatan Pelaksana.

3.  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan :
   1. Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana  Sosial;  
 3.  Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial Keluarga;
       4.  Jabatan Fungsional; dan
      5.  Jabatan Pelaksana.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan usur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lingkup rehabilitasi sosial.
  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :
  1. Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia diLuar Panti dan/atau Lembaga;
  2. Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga;
  3.  Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang;.
  4. Jabatan Fungsional; dan
5. Jabatan Pelaksana


5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur lini pada Dinas yang  dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskinmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahkan :
1. Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
2. Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan;
3.  Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial;
4.  Jabatan Fungsional; dan
5.  Jabatan Pelaksana.
6. UPT
 
 
TABEL SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


































1.3.SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial kota Medan digerakkan oleh Kerjasama dan koordinasi sumber daya manusia, yang terdiri dari :

Tabel 1.1
JUMLAH ASN PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN TAHUN 2023
BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO PENDIDIKAN L P JUMLAH ORANG
1 DOKTOR (S3) - 2 2
2 PASCASARJANA(S2) 8 4 12
3 SARJANA (S1) 13 13 26
4 SARJANA MUDA (D3) - - 0
5 SLTA/ SMA/ MA 2 1 3
6 SLTP/ SMP - - -
7 SD - - -
  JUMLAH 23 20 43

Tabel 1.2
JUMLAH PHL PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN TAHUN 2023
BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO PENDIDIKAN  L P JUMLAH ORANG
1 DOKTOR (S3) - - -
2 PASCASARJANA(S2) 1 2 3
3 SARJANA (S1) 15 18 33
4 SARJANA MUDA (D3) 4 5 9
5 SLTA/ SMA/ MA 15 11 26
6 SLTP/ SMP - - -
7 SD -   -
  JUMLAH 35 35 71



Tabel 1.3
JUMLAH ASN PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN TAHUN 2023
BERDASARKAN GOLONGAN

GOL/ RUANG		   ESELON  
STAF
JUMLAH
II III IV
Golongan IV/ c - - 1 1 1
Golongan IV/ b - - 6 6 6
Golongan IV/ a - - 6 6 6
Golongan IV       13 13
Golongan III/d - 12 - 12 12
Golongan III/c - 14 - 14 14
Golongan III/b - 1 - 4 1
Golongan III/a - - - - -
Golongan III   27 13 27 27
Golongan II/d 2 - - 2 2
Golongan II/c 1 - - 1 1
Golongan II/b - - - - -
Golongan II/a - - - - -
Golongan II 3 - - 3 3
Golongan I/d - - - - -
Golongan I/c - - - - -
Golongan I/b - - - - -
Golongan I/a - - - - -
Golongan I/d - - - - -
Golongan I - - - - -
TOTAL 3 27 13 43 43







1.4.MAKSUD DAN TUJUAN
 
  1. Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan;
  2. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Sosial Kota Medan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Sosial Kota medan.

1.5. LANDASAN HUKUM
  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan;
  4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 89 Thun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi ats Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.









 
BAB II
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

2.1. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
    Sebagai tolak ukur Pencapaian Kinerja terhadap target Kinerja Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan tujuan / sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya  Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Medan.

Tabel  2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2024
PENJELASAN
1 2 3 4  
1 Meningkatnya Penanganan Pelayanan kepada PPKS Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memeperolah Bantuan Sosial 70%
  • Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya mendukung penanganan kemiskinan
  • Formulasi :
(Jumlah realiasasi penerima bansos/Jumlah DTKS)
X 100%
     
         
2 Meningkatnya Pemberdayaan Sosia Persentase Masyarakat dan Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang menerima Bantuan Sosial 100 %
  • Formula :
(Jumlah Realisasi bantuan kel masyarakat/ Jumlah penerima bantuan pokmas )x 100%
 
     
         

3		 Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Sosial Minimal (SPM) 1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 %
  • Pelaksanaan dasar Bidang sosial adalah UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwA Dinas Sosial adalah Pelayanan Wajib Dasar di Bidang Sosial
  • UU No. 11 Tahu  2009 tentang Kesejahteraan sosial, bahwa peyanan dasar di Dinas Sosial adalah PPKS ( 26 jenis PPKS )
  • Permendagri No 59 Tahun 2021  tentang Penerapan SPM
 
  • Formulasi
(Jumlah Realisasi Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ Jumlah Populasi Disabilitas Terlantar yang terdata) x100
     
2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
 
100%
  • Formulasi
(Jumlah Realisasi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhandasarnya/ Jumlah Populasi anak Terlantar yang terdata) x100%
 
3.Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya


 
100 %
  • Formulasi
(Jumlah Realisasi lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah Populasi lansia  Terlantar yang terdata) x100%
 
4.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan
Dasarnya		  
100 %
  • Formulasi
(Jumlah Realisasi gelandangan/ pengemis  yang terpenuhi kebutuhan dasarnya :
Jumlah Populasi gelandangan/ pengemis  Terlantar yang terdata)x100%
 
5. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 %
  • Formulasi
(Jumlah Realisasi korban bencana alam dan sosial  yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ Jumlah Populasi korban bencana alam/ sosial yang terdata selama tanggap darurat bencana
)x100%
 
         










2.2. Rencana Aksi Tahun 2024
Rencana aksi kegiatan Dinas Sosial tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan Program Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.2
Kegiatan Dinas Sosial Berdasarkan Program Pendukung Sasaran Strategis/IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2024
 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR RENCANA AKSI    
   
   
1 2 3 4 5 6    
1 Meningkatnya Penanganan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu  Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Bantuan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Jumlah orang yang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Berkoordinasi dengan  Kementrian sosial, PT POS, TKSK, Pendamping PKH terkait penyaluran dan realisasi program sembako, PKH, BSST, BLT    
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ kota Verivikasi dan validasi DTKS hasil muskel yang dilakukan pihak Kecamatan dan Kelurahan.    
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi fakir miskin/ orang tidak mampu berkoordinasi dengan bidang kesra, dinas pendidkan, unversitas, kec/kel, kominfo    
2 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase masyarakat dan kelompok masyarakat/ lembaga yang menerima bantuan sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Berkoordinasi dengan  Pihak Kec/ Kelurahan, bidang kesra, bagian hukum, MUI, Bpjs Ketenagakerjaan terkait program bantuan sosial individu atau kelompok masyarakat.    
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Jumlah orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Berkoordinasi dengan pihak kec/ kelurahan terkait pembentukan KUBE diwilayah tersebut    
3 Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) 1.  Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dengan pihak  Kec/ Kelurahan, pendamping lansia dan disabilitas, dan  bagian kesra, terkait dengan bansos lansia/ disabilitas dan sasaran  penyediaan alat bantu serta berkolaborasi dengan stakeholder lainnya yaitu forum panti, LKS/LKSA, Satpol PP , kepolisian , Dinas Tenaga kerja, Dinas Kesehatan, RS Pringadi , Dinas Catpil . DP3APAM, dan Dinas Pendidikan terkait dengan penanganan gelandangan pengemis  dan PPKS lainnya    
2. Persentase Anak  Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota    
3. Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota    
4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota    
5.  Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kab/ kota Koordinasi dengan para stakeholders diantaranya Tagana kota Medan/ Provinsi , BPBD, Kecamatan/ Kelurahaan, Dinsos Provinsi dan Kementrian Sosial  dalam rangka penanganan bencana alam dan sosial selama masa tanggap darurat    
Jumah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kab/ kota    
-Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentankewenangan kab/ kota    

















 
    1. Alokasi Anggaran Tahun 2024
          Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial kota Medan tahun 2024 didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya Dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Startegis /
 IKU (Indikator kinerja Utama) Tahun 2024
NO PROGRAM ANGGARAN KET
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KAB/KOTA Rp.  16.315.927.633 APBD
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rp.  92.227.779.784 APBD
3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rp.  19.603.742.823 APBD
4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Rp.    7.065.775.848 APBD
5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Rp.    3.329.111.266 APBD
TOTAL Rp. 138.542.337.354  


2.4. RENCANA AKSI DINAS SOSIAL TAHUN 2024
        Dinas Sosial Kota Medan memiliki 5 (lima) program yang terdiri dari :
1. Program yang mendukung sasaran penunjang/kinerja penunjang :
        - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program yang mendukung sasaran strategis/IKU :
        - Program Pemberdayaan Sosial
        - Program Program Rehabilitasi Sosial
        - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
        - Program Penanganan Bencana
Secara terperinci Rencana Aksi Dinas Sosial Kota medan tahun 202, dapat dilihat pada Lampiran.


 
BAB III
P E N U T U P

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.
Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Sosial Kota Medan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-PD, diharapkan tugas fungsi Dinas Sosial Kota Medan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja PD untuk mendukung pencapaian visi misi Wali Kota Medan, yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.


Demikianlah dokumen Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Medan untuk periode tahun 2023 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Sosial Kota Medan.




Medan,      Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
                                                                  



KHOIRUDDIN, S. Sos. SE. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701117 199007 1 001



                                                                     













LAMPIRAN

RENCANA AKSI DINAS SOSIAL TAHUN 2024
 
No Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Satuan  Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 		         16,315,927,633                        
  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah                255,879,860                        
    1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok          178,189,860                        
    2 Penyusunana laporan capaian kinerja 4 lap            77,690,000                        
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         43  org/
bln 		      9,226,743,463                        
    1 Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 43 org/
bln		       9,226,743,463                        
                                     
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                890,909,820                        
    1 Pengadaan pakain dinas beserta atributnya Terpenuhinya Jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas beserta atributnya




 		 127 Org          393,014,200                        
    2   Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu
 		 127 Org          190,500,000                        
No
 		 Program Kegiatan
 		 Indikator Kinerja
 		 Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terpenuhinya Jumlah pegawai yang menerima pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas/ fungsi 198 Org          497,895,620                        
  Administrasi Umum                 -       1,455,766,140                        
    1 Penyediaan komponen instalasi Listrik Jumlah paket komponen instalasi listrik yangdisediakan 1 paket            65,900,630                        
    2 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 1 paket          187,661,400                        
    3 Penyediaan alat tulis kantor/ LOGISTIK/ MOBIL HIAS Jumlah paket tulis kantor/ logistik/ mobil hias yang disediakan 1 Paket          256,971,260                        
    4 Pengadaan barang cetakan , penggandaan dan Foto copy Jumlah paket pengadaan barang cetakan,
penggandaan/fotocopy		 1 Paket          194,751,600                        
    5 Fasilitasi Makan Minum Kunjungan Tamu Jumlah fasilitasi makan minum kunjungan tamu yang harus disediakan

 		 1 tahun    63,000,000                        
No
Program Kegiatan		 INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    6 Rapat Koordinasi/
konsultasi keluar daerah,makan minum tamu rapat ke Dinasan		 Jumlah makan minum rapat koordinasi,
konsultasi,rapatkedinasan
yang harus disediakan		 1 tahun          687,481,250                        
  Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           1,112,651,050                        
    1 Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya Jumlah paket peralatan mesin  yang harus disediakan selama setahun 1 tahun 269,651,050                        
    2 Pengadaan Meubeluer Jumlah meubeler yang harus disediakan selama setahun 1 tahun          193,000,000                        
    3 Pengadaan Armada Jumlah armada yang harus disediakan selama setahun 1 unit          650,000,000                        
  Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah           2,149,956,800                        
    1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 13 orang/bln          544,540,620                        
    2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 2 lap                          
NO
PROGRAM KEGIATAN		 INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Terpenuhinya kegiatan jasa pelayanan kantor
 		 12 Bulan          837,816,180                        
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           1,224,020,500                        
    1 Pemeliharaan Gedung Kantor / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya selama 1 tahun		 1 thn          392,895,000                        
    2 Penyediaan jasa pemeliharaan jasa kendaraan dinas jabatan Jumlah unit pemeliharaan jasa kenderaan dinas jabatan dalam 1 tahun 5 Unit/
thn		          253,820,500                        
    3 Penyediaan jasa pememeliharaan  kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Jumlah pemeliharaan  kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan dalam 1 tahun 7 unit/
thn		          465,980,000                        
    4
 		 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dalam 1 tahun 1 Thn          111,325,000
 		                        
                                       
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 		         92,227,779,784                        
  Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  Kewenangan Kab/ Kota
 		       21 org/
bln		          378,567,000                        
    1 Koordinasi pelaksanaan tugas TKSK Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi TKSK 21 org/
bln		          378,567,000                        
  Peningkatan kemampuan potensi Tenaga kesejahteraan sosial keluarga  kewenangan Kab/ Kota
 		           3,227,924,670                        
    1 Koordinasi pelaksanaan tugas satuan PEKSOS Jumlah orang yang melaksanakan tugas satuan PEKSOS 3 org/
bln		            51,300,000                        
    2 Koordinasi pelaksanaan tugas pendamping disabilitas Jumlah orang yang melaksanakan tugas pendamping Disabilitas 21 org/
bln		          359,100,000                        
    3 Koordinasi pelaksanaan tugas pendamping lansia Jumlah orang yang melaksanakan tugas pendamping Lansia 21 org/
bln		          359,100,000                        
    4 Belanja pakaian dinas lapangan Disabilitas dan Lansia Jumlah kegiatan Belanja pakaian dinas lapangan Disabilitas dan Lansia 1 keg
  60,000,000
 		                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    5 Koordinasi pelaksanaan PKH Jumlah orang yang berkoordinasi dalam pelaksanaan PKH 186 Org       1,602,840,000                        
    6 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Keluarga bagi Pendamping PKH ( Stanting/ TBC) Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan keluarga bagi pendamping PKH 1 Keg          124,228,550                        
    7 Peningkatan kapsitas keluarga PKH Jumlah keluarga PKH yang meningkat kapasitasnya 1 Keg          512,041,120                        
    8 Koordinasi UPPKH Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi UPPKH 1677 org/ kali          159,315,000                        
  Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota
 		         88,431,917,914                        
    1 Belanja Hibah Kelembagaan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lem
Baga		 4,173,486,110                        
    2 Belanja bantuan sosial kelompok kemasyarakatan dan
sosialisasi pokmas		   900 kel       9,000,000,000                        
NO PROGRAM INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    3 Acara Simbolisasi Pokmas Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota 1 keg          200,000,000                        
    4 Peningkatan kesejahteraan Veteran ( 200 ORG) 200 org          224,546,800                        
    5 Bantuan paket natal & Ramadhan   2500 Paket       2,127,500,000                        
    6 Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu / DJPM   14305 Org     71,301,430,004                        
    7 verivikasi dan validasi DJP dan pokmas   1 Keg          855,810,000                        
    8 Sosilisasi DJP   1 Keg            72,795,000                        
    9 Acara simbolis DJPM (14.305)   1 KEG          200,000,000                        
 
 
 		   10 Bimtek Bilal Jenazah   1 Keg          111,900,000                        
  11 Sosialisasi Pokmas                164,450,000                        

 		  

 		                                  
p PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteran LK3              189,370,200                        
    1 Peningkatan SDM Penguatan LK3 Jumlah Sertifikat Dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota         1  keg          189,370,200                        
3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL      19,603,742,823                        
  Penyediaan alat bantu       200  unit       1,036,700,000                        
    1 Pemberian alat bantu bagi orang dengan kecacatan Jumlah Orang Yang Mendapatkan Unit Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kab./Kota 200 Unit       1,036,700,000                        
  Penyediaan Pemakanan
 		                499,995,000                        
    1 Penyediaan permakanan Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standart Gizi Menu Kewenangan Kabupaten/Kota 15000 Org          499,995,000                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Penyediaan Sandang
 		                200,000,000                        
    2 Penyediaan sandang Jumlah Orang Yang Menerima  Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 1 paket          200,000,000                        
  Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 		               -     12,361,897,823                        
    1 Pengawasan, pembinaan dan penertiban PPKS Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan       1,515,331,250                        
    2 Fasilitasi penanganan PPKS melalui rumah singgah 1 Paket 9,380,383,413                        
    3 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm' teknis perkantoran( URC) 34 org/
bln		       1,424,183,160                        
    4 Penyediaan jasa tenaga ahli/ tuna disabilitas 1 org/
bln		            42,000,000
 		                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Spiritual           5,105,150,000                        
    1 BIMTEK KAPASITAS PANTI Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Kewenangan Kabupaten/Kota


















 		 1 Keg          200,000,000                        
    2 Bantuan kepada Lansia 1679/ disabilitas921 2600 Org       3,500,000,000                        
    3 Fasilitasi Peringati Hari Disabilitas 300 Org          358,000,000                        
    4 Fasilitasi Peringatan Hari Lanjut Usia 300 org          480,000,000                        
    5 PENINGKATAN SDM BAGI PETUGAS DAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL 1 Keg 200,000,000                        
    6 Ceremonial BST Lansia / Disablitas 1 Keg          200,000,000                        
    7 VERIVIKASI DATA BST LANSIA DAN DISABILITAS 1 Keg          167,150,000                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Rehabilitasi sosial penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar panti sosial
 		              400,000,000                        
    1 Sosialisasi pencegahan dan anti narkoba Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota



 		 1 keg          200,000,000                        
    2 Penyuluhan Penanganan  HIV/AIDS 1 keg          200,000,000                        
4 PROGRAM PERLNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL             7,065,775,848                        
  Pemeliharaan Anak Terlantar                 -          700,000,000                        
    Penjangkauan anak terlantar                                
                                     
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.) TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    1 Pembinaan anak diluar panti Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 1 keg          200,000,000                        
    2 Bantuan anak diluar panti 500 org          500,000,000                        
  Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota             1,109,390,688                        
    1 Verifikasi dan Validasi BDT Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata       21  keg          961,890,688                        
    2 Belanja lembur SKTM         1  keg          147,500,000                        
  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota             1,432,862,540                        
    1 Bimtek Operator SIKS NG Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 200 org            60,500,000                        
    2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm Teknis Perkantoran 21 org/bln          879,642,540                        
    3 Sosialisasi BPNT 21 kec          200,000,000                        
    4 Progammer dan analis 2 org          216,000,000                        
    5 Belanja jasa Tenaga ahli 12 bln            54,000,000                        
    6 Belanja lembur SKTM 0 keg            22,720,000                        
  Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             1,200,000,000                        
    1 Pembinaan dan Pengembangan KUBE Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50 kel       1,000,000,000                        
    2 Pelatihan keterampilan berusaha bagi kel miskin 100 org          200,000,000                        
  Fasilitasi    Bantuan    Pengembangan    Ekonomi Masyarakat             2,623,522,620                        
    1 Bantuan Beasiswa Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 400 org       2,623,522,620                        
5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 		               -       3,329,111,266                        
  Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kab/Kota
 		               -       2,192,203,716                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.)
TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
      I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    1 Penyediaan makan dan minum Penanggulangan bencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 11.204 org          899,999,800                        
    2 Penyediaan paket sandang penanggulangan bencana Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap darurat (Pengungsian dan Pasca Bencana Kewenangan kabupaten/Kota 400 paket          200,000,000                        
    3 Bantuan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan   (Kelompok Rentan) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenanga Kabupaten/Kota
 		 176 org       1,092,203,916                        
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target Satuan Anggaran (Rp.)
TARGET PELAKSANAAN (BULAN)
      I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana  kab/ kota           1,136,907,550                        
  Koordinasi pelaksanaan kampung siaga Bencana 1 keg   602,427,550                        
    1 Monitoring Posko TAGANA Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 4920 org/
kali		          202,525,000                        
    2 Perlangkapan/bahan Dapur Umum TAGANA 1 Paket            40,000,000                        
    3 Sosialiasasi Penanganan dan Pemberian bantuan perlindungan korban bencana sosial 21 kec          109,424,160                        
    4 TAGANA MASUK SEKOLAH 1 keg          163,042,700                        
    5 Peningkatan SDM TAGANA 1 keg            87,435,690                        
  Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan TARUNA Siaga bencana     534,480,000                        
    1 KOORDINASI TAGANA Jumlah Orang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisai Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab./Kota 40 org/ bln          534,480,000                        
JUMLAH TOTAL       138,542,337,354                    
                                             
 
LOGO KOTA MEDAN.png blue-background-clipart-1392210818CaU.jpg



 

Dinas Sosial

Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.
Jl. Pinang Baris No. 114 dissos@pemkomedan.go.id -
Copyright © 2024 diskominfo.pemkomedan.go.id . All Rights Reserved.